Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Nampa bergabung dalam Pameran

Carrefour Melakukan Praktek Monopoli

Category: Ekonomi
bisnis indonesia 

 

Sabtu, 30/05/2009

 

Carrefour melakukan praktik monopoli?
Penyalahgunaan posisi dominan menyebabkan pemasok tertindas

Di berbagai media diberitakan Carrefour sedang diperiksa oleh KPPU apakah perusahaan ritel itu melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehubungan dengan pengambilalihan Alfa Supermarket.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk ikut serta menilai secara langsung apakah Carrefour telah melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi mencoba melihat pemahaman utamanya mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat,

Memiliki suatu posisi apa pun posisinya termasuk posisi monopoli, tidak terlalu menjadi masalah jika tidak melakukan persaingan atau perilaku usaha tidak sehat.

Sebaliknya walaupun belum dicapai posisi monopoli secara nasional dengan yang disebut dalam undang-undang yang berlaku, perilaku usaha yang tidak sehat tetap dapat terjadi dan ini perlu dicermati.

Di harian Bisnis Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberitakan secara khusus menyorot Carrefour memanfaatkan kekuatan hubungannya dengan pemasok untuk menyubsidi harga jual kepada konsumen, sehingga murahnya harga jual barang, bukan dari efisiensi peritel, melainkan karena memperoleh pendapatan lain-lain. Hal ini juga bisa mematikan peritel tradisional, begitu kata Benny Pasaribu dari KPPU.

Di berita lain dikabarkan bahwa Departemen Perdagangan berkolaborasi dengan KPPU untuk menelusuri praktik pelanggaran penetapan syarat perdagangan yang dilakukan oleh peritel modern

Masalah yang sering ditanyakan adalah mengapa pemasok mau menyetujui persyaratan perdagangan seperti ini.

Penjelasannya, di sinilah apa yang disebut penyalahgunaan posisi dominan ditengarai telah terjadi. Dalam UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terdapat pasal yang melarang suatu badan usaha yang memiliki posisi dominan melakukan perilaku usaha yang tidak adil.

Posisi dominan

Di dalam UU ini disebut bahwa yang bisa memiliki posisi dominan bila menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Persentase ini bervariasi di berbagai negara, misalnya di Amerika (70 persen), Polandia (40 persen, dan di Brasil malah hanya 20 persen.

Hanya saja perlu dicatat persentase tidak harus diambil secara nasional, tapi pada segmen pasar yang relevan. Artinya, bisa saja dia dianggap punya posisi dominan di pasar modern kota besar untuk produk X, sebagai relevan market-nya.

Lalu syarat perdagangan semacam apa yang bisa ditengarai sebagai penyalah gunaan posisi dominan? yaitu di mana pemasok merasa tidak diberi penawaran untuk menanda tangani, tetapi dipaksa menandatangani.

Dikatakan merupakan penawaran, jika pemasok menerima tawaran, maka diuntungkan dan kalau tidak terima dia kehilangan keuntungan itu.

Dikatakan ancaman, bila pemasok menerima syarat itu, maka ia rugi dan kalau tidak menerima lebih rugi.

Dalam banyak kasus, pihak pemasok sudah ada dalam bayangan ancaman akan di-setop ordernya, yang bisa jadi lebih merugikan daripada menerima syarat perdagangan yang tidak adil.

Dalam panduan Japan Fair Trade Comission dianggap penyalahgunaan posisi dominan, dan sejatinya juga terjadi di Indonesia seperti contoh sederhana di bawah ini.

Sebuah peritel besar meminta pada pemasoknya untuk memperbantukan pegawai menjadi tenaga promosi, akan tetapi, masalahnya tenaga promosi ini tidak saja dipakai untuk mempromosikan produk pabriknya.

Akan tetapi juga untuk stok opname atau lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan produk pemasok. Ketika ditanyakan mengapa dia mau, maka di katakan dia takut kalau tidak mau maka dia akan disetop ordernya. Dalam hal ini kerugian memberi gratis pegawainya untuk dipakai oleh pemasok merupakan kerugian yang terpaksa diembannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar yaitu disetop ordernya, lain halnya jika peritel member imbalan seimbang untuk itu dan bukan menciptakan ketakutan setop order.

Contoh lain, peritel meminta sumbangan dana untuk pembukaan toko baru. Tidak ada keuntungan seimbang yang diterima pemasok dari dana yang disumbangkannya. Akan tetapi, ancaman kerugian lebih besar dihadapi kalau disetop ordernya, sehingga ketakutan itu yang memaksanya menyetujui.

Semua keuntungan yang tidak adil diperoleh peritel seperti ini, jelas dilarang dalam pedoman yang dibuat oleh Japan Fair Trade Comissiion, dalam apa yang masuk dalam unjust conduct.

Begitu pun banyak negara lain yang sudah membuat regulasi soal penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengganggu persaingan sehat karena peritel dapat keuntungan dari perilaku tidak adil, sementara pemasok dirugikan karena merugi di bawah ancaman.

Sudah saatnya regulator dan penegak hukum Indonesia mencermati apakah ketidakadilan semacam ini memang juga terjadi, semoga penelusuran terhadap Carrefour bisa menguaknya. Penyalahgunaan posisi dominan kepada pemasok akan menyebabkan pemasok tertindas, dan juga berakibat pesaing peritel lebih kecil, dan mematikan pasar tradisional.

Dan saat peritel besar itu membesar karena pesaingnya mati, bertambahlah kekuatan dominan nya yang bisa menekan pemasok lebih lanjut, lalu dia menekan peritel saingannya lebih keras, ibarat bola salju menggelinding, peritel besar terus membesar. Dan kalau itu dilakukan oleh peritel asing, lengkaplah Indonesia kembali dijajah oleh asing.

Oleh Haniwar Syarief
Direktur eksekutif National
meat processor association (Nampa)

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id119848.html